BNPP RI Tinjau Titik Nol Pembangunan Jalan Lingkar Krayan dan Ruas Krayan–Malinau.

KRAYAN — Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Republik Indonesia melakukan kunjungan kerja ke wilayah Krayan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, pada Rabu, 7 Oktober 2026. Kunjungan ini dilakukan dalam rangka mempercepat pembangunan konektivitas kawasan perbatasan melalui peninjauan titik nol rencana pembangunan jalan lingkar Krayan dan ruas jalan Krayan–Malinau.

Dalam kunjungan tersebut, Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP RI, Dr. Nurdin, bersama Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan BNPP RI, Mayjen TNI Edi Nurhabad, meninjau langsung kondisi lapangan, progres persiapan, serta kebutuhan pembangunan infrastruktur jalan di wilayah Krayan.

Peninjauan ini turut dihadiri Gubernur Kalimantan Utara, Drs. H. Zainal Arifin Paliwang, S.H., M.HUM. , dan Bupati Nunukan, H. Irwan Sabri, S.E Kehadiran pemerintah pusat dan pemerintah daerah tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi dan sinergi dalam mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan.

Pembangunan jalan lingkar Krayan dan ruas Krayan–Malinau direncanakan berlangsung pada Tahun 2027 hingga 2028. Target pelaksanaan pembangunan diarahkan mencapai sekitar 50 persen pada tahun 2027, kemudian dituntaskan pada tahun 2028.

Rencana pembangunan ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam meningkatkan keterhubungan antarwilayah, membuka akses transportasi yang lebih baik, serta mendukung mobilitas masyarakat dan distribusi barang. Dengan konektivitas yang semakin memadai, potensi ekonomi lokal di kawasan Krayan diharapkan dapat berkembang dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat perbatasan.

Selain meninjau rencana pembangunan jalan, rombongan BNPP RI juga mengunjungi lokasi rencana pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Long Midang. Pembangunan PLBN tersebut menjadi salah satu program prioritas nasional dalam mendukung pengelolaan kawasan perbatasan sekaligus memperkuat fungsi pelayanan lintas batas negara.

Keberadaan PLBN Long Midang diharapkan dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan publik, mendorong aktivitas ekonomi, serta memperkuat pengelolaan kawasan perbatasan negara. Pembangunan fasilitas tersebut juga menjadi bagian penting dari upaya menghadirkan infrastruktur yang mendukung aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat di wilayah perbatasan.

Percepatan pembangunan jalan dan rencana pengembangan PLBN Long Midang menunjukkan pentingnya pendekatan pembangunan yang terintegrasi di kawasan perbatasan Kalimantan Utara. Infrastruktur jalan yang memadai, didukung fasilitas lintas batas yang representatif, diharapkan mampu memperlancar konektivitas serta memperluas peluang pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Melalui koordinasi antara BNPP RI, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, dan Pemerintah Kabupaten Nunukan, pembangunan kawasan Krayan diharapkan dapat berjalan sesuai tahapan dan target yang telah direncanakan. Upaya ini sekaligus menjadi bagian dari komitmen memperkuat konektivitas, meningkatkan pelayanan, dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan di kawasan perbatasan Indonesia.